My Afrizal

Krisis sampah di Yogyakarta bukan sekadar persoalan estetika kota, melainkan problem struktural tata kelola perkotaan. Data Dinas Lingkungan Hidup DIY menunjukkan timbulan sampah harian di wilayah aglomerasi Yogyakarta berada pada kisaran 1.200–1.300 ton per hari , dengan lebih dari 55 persen berupa sampah organik dari rumah tangga, kos mahasiswa, dan sektor pariwisata. Namun ironisnya, sebagian besar sampah itu tetap berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) melalui pola lama: kumpul–angkut–buang. Padahal, menurut penelitian Jambeck et al. (2015) dalam Science , Indonesia termasuk negara dengan kontribusi besar sampah perkotaan yang tidak terkelola, terutama akibat kegagalan pengurangan di sumber. Artinya, persoalan utama bukan teknologi, melainkan desain kebijakan dan perilaku kolektif . Masalah Struktural: Sistem Sentralistik yang Rentan Ketergantungan Yogyakarta pada satu simpul pengolahan mencerminkan apa yang oleh pakar perencanaan kota disebut sebagai single-point failure syste...

Jalan Pasar Kembang—atau yang lebih akrab disebut Sarkem—bukan sekadar ruas jalan pendek di jantung Yogyakarta. Ia adalah lorong sejarah, ekonomi, moralitas, dan hipokrisi kebijakan yang berjalan berdampingan tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Di sinilah wajah Yogya yang sering disembunyikan justru tampil paling jujur. Di satu sisi, Pasar Kembang adalah ruang hidup. Ada pedagang kecil, pekerja informal, tukang parkir, dan denyut ekonomi malam yang tak pernah benar-benar mati. Ia menjadi buffer zone ekonomi bagi kelompok yang tak terserap sektor formal. Dalam bahasa ilmiah, Sarkem adalah contoh nyata ekonomi marginal perkotaan —bertahan bukan karena diakui, tapi karena dibutuhkan. Namun di sisi lain, Jalan Pasar Kembang selalu diposisikan sebagai “masalah moral”. Ia dicurigai, dipantau, tapi sekaligus dibiarkan. Negara—dalam hal ini Pemda—hadir setengah-setengah: rajin menertibkan spanduk, tapi absen dalam penataan manusia. Inilah bentuk governance ambiguity : kebijakan yang sengaj...

Setiap kali banjir dan longsor melanda Sumatera, satu narasi yang selalu muncul adalah tuduhan adanya rekayasa cuaca. Hujan dianggap “diatur”, langit dicurigai “dimainkan”, seolah bencana ini bukan hasil dari kerusakan di darat, melainkan intrik rahasia di udara. Narasi ini terdengar menarik, tetapi justru berbahaya karena mengaburkan akar persoalan yang sesungguhnya. Faktanya, hujan ekstrem bukan fenomena misterius. Krisis iklim global telah mengubah pola cuaca secara signifikan: hujan datang lebih deras, lebih lama, dan lebih tidak terprediksi. Indonesia—terutama wilayah Sumatera—adalah salah satu kawasan yang paling rentan. Ini bukan konspirasi, melainkan konsensus ilmiah yang telah berulang kali dipublikasikan oleh lembaga meteorologi dan komunitas sains internasional. Adapun teknologi modifikasi cuaca yang sering dijadikan “tersangka”, kemampuannya sangat terbatas. Operasi hujan buatan tidak bisa menciptakan badai besar, apalagi mengendalikan curah hujan ekstrem secara presisi. Te...

  Banjir dan longsor yang terus berulang di Sumatera adalah bukti telanjang kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya. Ini bukan lagi bencana alam, melainkan bencana politik dan bencana kebijakan. Ketika hutan digunduli, gunung dikeruk, dan daerah aliran sungai dikuasai korporasi, maka banjir dan longsor hanyalah soal waktu. Dalam kondisi darurat kemanusiaan seperti ini, menolak bantuan luar negeri atas nama kedaulatan adalah kemunafikan. Kedaulatan apa yang dibanggakan jika rakyat dibiarkan mati tertimbun longsor dan hanyut oleh banjir? Nasionalisme yang menutup mata terhadap penderitaan manusia bukanlah patriotisme, melainkan kekerasan simbolik yang dilegitimasi negara. Pemerintah selalu berdalih bahwa aparat, BNPB, dan relawan nasional masih mampu menangani bencana. Namun realitas di lapangan berbicara sebaliknya: evakuasi terlambat, logistik tersendat, alat berat minim, dan warga bertahan berhari-hari tanpa bantuan layak. Dalam situasi seperti ini, menutup pintu bantuan inter...

Yogyakarta selalu dirayakan sebagai kota rindu—tenang, ramah, dan manusiawi. Namun belakangan, wajah Yogya berubah. Jalan-jalan yang dulu lengang kini dipenuhi deru kendaraan, klakson bersahutan, dan waktu yang terbuang di persimpangan. Macet tak lagi menjadi cerita Jakarta atau Bandung semata; Yogya kini ikut antre dalam daftar kota yang kehabisan ruang. Kemacetan di Yogya bukan sekadar soal bertambahnya kendaraan, tetapi cermin dari pembangunan yang kehilangan arah. Ledakan hotel, apartemen, dan kawasan wisata tak diimbangi dengan perencanaan transportasi yang adil dan berkelanjutan. Jalan tetap sempit, angkutan umum tertinggal, sementara ruang publik kian tersisih oleh kepentingan investasi. Ironisnya, kota yang dikenal sebagai kota sepeda dan pejalan kaki justru semakin tidak ramah bagi keduanya. Trotoar menyempit atau berubah fungsi, pesepeda dipaksa berbagi ruang dengan kendaraan bermotor, dan transportasi publik belum menjadi pilihan yang nyaman maupun terjangkau. Akibatnya, m...

Banjir yang berulang di Sumatera bukan bencana alam. Ia adalah kejahatan politik yang dilegalkan , hasil dari kolusi antara penguasa, pemodal tambang, dan korporasi sawit. Setiap rumah yang terendam, setiap sawah yang gagal panen, dan setiap nyawa yang melayang adalah bukti nyata bahwa negara telah memilih berdiri di pihak perusak lingkungan, bukan pelindung rakyat. Hutan Sumatera dihancurkan bukan oleh rakyat kecil, melainkan oleh  industri ekstraktif  yang diberi karpet merah melalui izin-izin bermasalah. Tambang menggerogoti kawasan hulu, sawit melahap hutan dan gambut, sementara daerah aliran sungai dijadikan zona eksploitasi. Semua ini terjadi dengan satu dalih usang: pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Padahal yang tumbuh hanyalah keuntungan segelintir elite, sementara risiko ekologis diwariskan kepada masyarakat miskin di hilir. Politik perizinan telah berubah menjadi  pasar gelap kekuasaan . Izin tambang dan perkebunan sawit diperdagangkan dalam ruang-ruang gelap...