Jalan Pasar Kembang: Lorong Kota, Cermin Kemunafikan Kebijakan

-


Jalan Pasar Kembang—atau yang lebih akrab disebut Sarkem—bukan sekadar ruas jalan pendek di jantung Yogyakarta. Ia adalah lorong sejarah, ekonomi, moralitas, dan hipokrisi kebijakan yang berjalan berdampingan tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Di sinilah wajah Yogya yang sering disembunyikan justru tampil paling jujur.

Di satu sisi, Pasar Kembang adalah ruang hidup. Ada pedagang kecil, pekerja informal, tukang parkir, dan denyut ekonomi malam yang tak pernah benar-benar mati. Ia menjadi buffer zone ekonomi bagi kelompok yang tak terserap sektor formal. Dalam bahasa ilmiah, Sarkem adalah contoh nyata ekonomi marginal perkotaan—bertahan bukan karena diakui, tapi karena dibutuhkan.

Namun di sisi lain, Jalan Pasar Kembang selalu diposisikan sebagai “masalah moral”. Ia dicurigai, dipantau, tapi sekaligus dibiarkan. Negara—dalam hal ini Pemda—hadir setengah-setengah: rajin menertibkan spanduk, tapi absen dalam penataan manusia. Inilah bentuk governance ambiguity: kebijakan yang sengaja kabur agar tak perlu mengambil sikap tegas.

Menariknya, Sarkem berada sangat dekat dengan Malioboro—etalase pariwisata Yogya yang dijaga mati-matian demi citra. Kontras ini menelanjangi paradoks kota: ketika estetika kota dirawat dengan anggaran besar, tetapi problem sosial di sebelahnya hanya dikelola dengan stigma. Pasar Kembang seolah dijadikan “ruang karantina moral”, agar wajah kota tetap tampak santun di brosur wisata.

Padahal, menutup mata bukan solusi. Sarkem tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia lahir dari ketimpangan struktural, urbanisasi tanpa proteksi sosial, dan kebijakan ekonomi yang lebih ramah pada modal besar ketimbang manusia kecil. Menghakimi Sarkem tanpa membongkar sebabnya hanya akan melanggengkan moral panic—kegaduhan etis tanpa keberanian struktural.

Jika Yogyakarta ingin jujur pada julukannya sebagai kota budaya dan kota manusia, maka Jalan Pasar Kembang harus diperlakukan sebagai subjek kebijakan, bukan sekadar objek penertiban. Pendekatan represif atau pura-pura suci hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Sarkem adalah cermin. Ia memantulkan wajah kota apa adanya—dengan segala kontradiksi, kepura-puraan, dan ketidakadilan. Pertanyaannya bukan lagi “kapan Sarkem ditertibkan?”, melainkan: kapan Yogya berani bercermin tanpa menutup mata?

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Banjir dan Longsor Sumatera: Negara Gagal, Dunia Harus Turun Tangan?

-
Image
  Banjir dan longsor yang terus berulang di Sumatera adalah bukti telanjang kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya. Ini bukan lagi bencana alam, melainkan bencana politik dan bencana kebijakan. Ketika hutan digunduli, gunung dikeruk, dan daerah aliran sungai dikuasai korporasi, maka banjir dan longsor hanyalah soal waktu. Dalam kondisi darurat kemanusiaan seperti ini, menolak bantuan luar negeri atas nama kedaulatan adalah kemunafikan. Kedaulatan apa yang dibanggakan jika rakyat dibiarkan mati tertimbun longsor dan hanyut oleh banjir? Nasionalisme yang menutup mata terhadap penderitaan manusia bukanlah patriotisme, melainkan kekerasan simbolik yang dilegitimasi negara. Pemerintah selalu berdalih bahwa aparat, BNPB, dan relawan nasional masih mampu menangani bencana. Namun realitas di lapangan berbicara sebaliknya: evakuasi terlambat, logistik tersendat, alat berat minim, dan warga bertahan berhari-hari tanpa bantuan layak. Dalam situasi seperti ini, menutup pintu bantuan inter...
Read more

Yogya yang Kian Macet: Kota Rindu, Jalanan Letih

-
Image
Yogyakarta selalu dirayakan sebagai kota rindu—tenang, ramah, dan manusiawi. Namun belakangan, wajah Yogya berubah. Jalan-jalan yang dulu lengang kini dipenuhi deru kendaraan, klakson bersahutan, dan waktu yang terbuang di persimpangan. Macet tak lagi menjadi cerita Jakarta atau Bandung semata; Yogya kini ikut antre dalam daftar kota yang kehabisan ruang. Kemacetan di Yogya bukan sekadar soal bertambahnya kendaraan, tetapi cermin dari pembangunan yang kehilangan arah. Ledakan hotel, apartemen, dan kawasan wisata tak diimbangi dengan perencanaan transportasi yang adil dan berkelanjutan. Jalan tetap sempit, angkutan umum tertinggal, sementara ruang publik kian tersisih oleh kepentingan investasi. Ironisnya, kota yang dikenal sebagai kota sepeda dan pejalan kaki justru semakin tidak ramah bagi keduanya. Trotoar menyempit atau berubah fungsi, pesepeda dipaksa berbagi ruang dengan kendaraan bermotor, dan transportasi publik belum menjadi pilihan yang nyaman maupun terjangkau. Akibatnya, m...
Read more

Banjir Sumatera: Kejahatan Politik di Balik Tambang, Sawit, dan Mafia Hutan

-
Image
Banjir yang berulang di Sumatera bukan bencana alam. Ia adalah kejahatan politik yang dilegalkan , hasil dari kolusi antara penguasa, pemodal tambang, dan korporasi sawit. Setiap rumah yang terendam, setiap sawah yang gagal panen, dan setiap nyawa yang melayang adalah bukti nyata bahwa negara telah memilih berdiri di pihak perusak lingkungan, bukan pelindung rakyat. Hutan Sumatera dihancurkan bukan oleh rakyat kecil, melainkan oleh  industri ekstraktif  yang diberi karpet merah melalui izin-izin bermasalah. Tambang menggerogoti kawasan hulu, sawit melahap hutan dan gambut, sementara daerah aliran sungai dijadikan zona eksploitasi. Semua ini terjadi dengan satu dalih usang: pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Padahal yang tumbuh hanyalah keuntungan segelintir elite, sementara risiko ekologis diwariskan kepada masyarakat miskin di hilir. Politik perizinan telah berubah menjadi  pasar gelap kekuasaan . Izin tambang dan perkebunan sawit diperdagangkan dalam ruang-ruang gelap...
Read more