Banjir dan Longsor Sumatera: Negara Gagal, Dunia Harus Turun Tangan?

-

 

Banjir dan longsor yang terus berulang di Sumatera adalah bukti telanjang kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya. Ini bukan lagi bencana alam, melainkan bencana politik dan bencana kebijakan. Ketika hutan digunduli, gunung dikeruk, dan daerah aliran sungai dikuasai korporasi, maka banjir dan longsor hanyalah soal waktu.

Dalam kondisi darurat kemanusiaan seperti ini, menolak bantuan luar negeri atas nama kedaulatan adalah kemunafikan. Kedaulatan apa yang dibanggakan jika rakyat dibiarkan mati tertimbun longsor dan hanyut oleh banjir? Nasionalisme yang menutup mata terhadap penderitaan manusia bukanlah patriotisme, melainkan kekerasan simbolik yang dilegitimasi negara.

Pemerintah selalu berdalih bahwa aparat, BNPB, dan relawan nasional masih mampu menangani bencana. Namun realitas di lapangan berbicara sebaliknya: evakuasi terlambat, logistik tersendat, alat berat minim, dan warga bertahan berhari-hari tanpa bantuan layak. Dalam situasi seperti ini, menutup pintu bantuan internasional sama saja dengan memperpanjang penderitaan korban.

Tetapi perlu ditegaskan, bantuan luar negeri bukanlah solusi atas akar masalah. Ia hanya obat pereda nyeri bagi penyakit kronis bernama perusakan lingkungan yang dilegalkan negara. Negara dengan sadar mengeluarkan izin tambang, perkebunan sawit, dan proyek ekstraktif di kawasan rawan bencana, lalu berpura-pura terkejut ketika alam membalas.

Ironisnya, negara cepat meminta solidaritas rakyat, tetapi lamban menindak mafia hutan, korporasi perusak lingkungan, dan pejabat pemberi izin. Ketika rakyat disuruh ikhlas, para perusak alam justru terus dilindungi oleh regulasi dan kekuasaan. Dalam konteks ini, meminta bantuan luar negeri tanpa membongkar kejahatan struktural hanyalah bentuk pengalihan tanggung jawab.

Jika pemerintah benar-benar peduli, maka membuka bantuan internasional harus dibarengi langkah radikal: cabut izin tambang dan sawit di wilayah rawan bencana, hentikan deforestasi, adili mafia lingkungan, dan akui bahwa model pembangunan selama ini telah gagal total. Tanpa itu semua, bencana akan terus berulang, korban akan terus berjatuhan, dan bantuan—baik nasional maupun internasional—hanya akan menjadi ritual tahunan penderitaan.

Bencana di Sumatera adalah alarm keras bahwa negara tidak bisa terus bersembunyi di balik retorika kedaulatan. Ketika negara gagal, solidaritas global menjadi hak korban, bukan ancaman bagi bangsa. Dunia boleh membantu, tetapi negara wajib bertanggung jawab. Jika tidak, maka yang runtuh bukan hanya tanah dan rumah warga, melainkan legitimasi kekuasaan itu sendiri.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Yogya yang Kian Macet: Kota Rindu, Jalanan Letih

-
Image
Yogyakarta selalu dirayakan sebagai kota rindu—tenang, ramah, dan manusiawi. Namun belakangan, wajah Yogya berubah. Jalan-jalan yang dulu lengang kini dipenuhi deru kendaraan, klakson bersahutan, dan waktu yang terbuang di persimpangan. Macet tak lagi menjadi cerita Jakarta atau Bandung semata; Yogya kini ikut antre dalam daftar kota yang kehabisan ruang. Kemacetan di Yogya bukan sekadar soal bertambahnya kendaraan, tetapi cermin dari pembangunan yang kehilangan arah. Ledakan hotel, apartemen, dan kawasan wisata tak diimbangi dengan perencanaan transportasi yang adil dan berkelanjutan. Jalan tetap sempit, angkutan umum tertinggal, sementara ruang publik kian tersisih oleh kepentingan investasi. Ironisnya, kota yang dikenal sebagai kota sepeda dan pejalan kaki justru semakin tidak ramah bagi keduanya. Trotoar menyempit atau berubah fungsi, pesepeda dipaksa berbagi ruang dengan kendaraan bermotor, dan transportasi publik belum menjadi pilihan yang nyaman maupun terjangkau. Akibatnya, m...
Read more

Banjir Sumatera: Kejahatan Politik di Balik Tambang, Sawit, dan Mafia Hutan

-
Image
Banjir yang berulang di Sumatera bukan bencana alam. Ia adalah kejahatan politik yang dilegalkan , hasil dari kolusi antara penguasa, pemodal tambang, dan korporasi sawit. Setiap rumah yang terendam, setiap sawah yang gagal panen, dan setiap nyawa yang melayang adalah bukti nyata bahwa negara telah memilih berdiri di pihak perusak lingkungan, bukan pelindung rakyat. Hutan Sumatera dihancurkan bukan oleh rakyat kecil, melainkan oleh  industri ekstraktif  yang diberi karpet merah melalui izin-izin bermasalah. Tambang menggerogoti kawasan hulu, sawit melahap hutan dan gambut, sementara daerah aliran sungai dijadikan zona eksploitasi. Semua ini terjadi dengan satu dalih usang: pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Padahal yang tumbuh hanyalah keuntungan segelintir elite, sementara risiko ekologis diwariskan kepada masyarakat miskin di hilir. Politik perizinan telah berubah menjadi  pasar gelap kekuasaan . Izin tambang dan perkebunan sawit diperdagangkan dalam ruang-ruang gelap...
Read more