Banjir Sumatera: Kejahatan Politik di Balik Tambang, Sawit, dan Mafia Hutan

Banjir yang berulang di Sumatera bukan bencana alam. Ia adalah kejahatan politik yang dilegalkan, hasil dari kolusi antara penguasa, pemodal tambang, dan korporasi sawit. Setiap rumah yang terendam, setiap sawah yang gagal panen, dan setiap nyawa yang melayang adalah bukti nyata bahwa negara telah memilih berdiri di pihak perusak lingkungan, bukan pelindung rakyat.

Hutan Sumatera dihancurkan bukan oleh rakyat kecil, melainkan oleh industri ekstraktif yang diberi karpet merah melalui izin-izin bermasalah. Tambang menggerogoti kawasan hulu, sawit melahap hutan dan gambut, sementara daerah aliran sungai dijadikan zona eksploitasi. Semua ini terjadi dengan satu dalih usang: pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Padahal yang tumbuh hanyalah keuntungan segelintir elite, sementara risiko ekologis diwariskan kepada masyarakat miskin di hilir.

Politik perizinan telah berubah menjadi pasar gelap kekuasaan. Izin tambang dan perkebunan sawit diperdagangkan dalam ruang-ruang gelap politik, menjadi alat barter kepentingan elektoral dan sumber pembiayaan kekuasaan. Dokumen AMDAL hanya formalitas kertas, konsultasi publik sekadar sandiwara, dan pelanggaran lingkungan dianggap biaya operasional. Dalam sistem yang korup ini, hukum tidak lagi menjadi pelindung, melainkan pelayan modal.

Mafia hutan adalah anak kandung dari politik yang busuk. Mereka tidak bekerja sendirian, melainkan dilindungi jejaring kekuasaan—dari birokrat hingga aparat penegak hukum yang tutup mata. Pembalakan liar, pembakaran lahan, dan perusakan hutan berlangsung terang-terangan, sementara penegakan hukum justru menargetkan warga adat dan petani kecil yang mempertahankan tanahnya.

Ketika banjir datang, negara hadir dengan wajah munafik: bantuan darurat, kunjungan pejabat, dan pidato empati. Namun tak satu pun menyentuh akar persoalan. Tidak ada pencabutan izin, tidak ada audit lingkungan menyeluruh, apalagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul hanyalah kosmetik kebijakan untuk menutupi kejahatan struktural di hulu.

Banjir Sumatera seharusnya menjadi dakwan politik bagi para pengambil kebijakan. Ini bukan soal cuaca ekstrem, melainkan soal keberpihakan. Selama tambang dan sawit terus diprioritaskan, selama hutan diperlakukan sebagai komoditas, dan selama rakyat diposisikan sebagai korban yang harus “beradaptasi”, maka bencana akan terus diproduksi.

Saatnya menghentikan kepura-puraan. Cabut izin-izin perusak, adili korporasi kejahatan lingkungan, dan kembalikan hutan kepada fungsi ekologisnya. Jika negara gagal atau menolak melakukannya, maka perlawanan warga, gerakan lingkungan, dan solidaritas rakyat adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Sumatera dari tenggelam permanen.

Banjir ini bukan takdir. Ia adalah hasil kebijakan